Cah Bukur Jiwan

Kepala Desa Bukur Ratna Detaria Diyandari, SH., memberikan paparan rencana pembangunan desa didampingi Ketua BPD Anwar Syamsi (kiri), PLD Heru Joko Suwarno (tiga dari kiri) dan Plt Sekdes Bukur Sugeng (empat dari kiri). Bertindak sebagai moderator acara yaitu Andy Roisul Muslim, anggota BPD. Bukuronline � Pemerintah Desa (Pemdes) Bukur bersama BPD menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  (Musrenbangdes) tahun 2018 di Kantor Desa Bukur, Jum'at malam (22/9/2017). Sedikitnya 60 orang hadir untuk mengikuti musyawarah ini, dari segenap elemen masyarakat dan Lembaga Desa seperti Kepala Desa beserta perangkat, BPD, LPKMD, seluruh ketua RT dan Ketua RW, tokoh masyarakat, pemuda, bidan desa, PKK, Pengurus BUMDes, dan pendamping lokal desa (PLD) serta perwakilan dari Kecamatan Jiwan. Musyawarah ini membahas beberapa agenda penting diantarnya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (selanjutnya disingkat RKP-Desa) untuk tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari dokumen R...

Bukuronline � Posyandu Desa Bukur melaksanakan imunisasi Campak dan Rubella, Rabu, (13/9/2017). Kegiatan ini dipusatkan di dua Posyandu yang ada di dusun Krajan dan dusun Tarokan dibawah komando Sri Muryani selaku bidan desa. "Yang diimunisasi balita mulai usia 9 bulan hingga 7 tahun. Untuk Desa Bukur totalnya 164 anak," terang Sri. Pantauan di lokasi, warga sudah mulai berbondong-bondong datang ke Posyandu sekitar pukul 08.00 WIB. Antusias masyarakat yang cukup tinggi terkait imunisasi tersebut diapresiasi Pemerintah Desa (Pemdes) Bukur. Menurut Ratna Detaria Diyandari, Kepala Desa Bukur, hal itu membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Desa Bukur terhadap masalah kesehatan sudah cukup tinggi. "Ini bukti warga Bukur peduli dengan kesehatannya dan kesehatan putra-putrinya," ungkap Kades. Sementara terkait Campak dan Rubella, berbagai sumber menyebutkan bahwa Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dengan masa inkubasi rata-rata 8...

Madiun � Untuk meningkatkan geliat perekonomian desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Bukur melakukan rehab Pasar Desa Bukur. Perbaikan pasar yang sudah ada sejak zaman Belanda itu dimulai Senin, (4/9/2017) kemarin dan diperkirakan memakan waktu dua bulan. Rencananya pasar yang juga dikenal dengan sebutan Pasar Pon itu akan disulap menjadi lebih luas dan lebih tertata. Karena kondisi pasar dinilai sudah tidak layak digunakan lagi. Pasalnya, banyak fasilitas seperti atap dan genting bangunan pasar yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga mengancam keselamatan pengunjung maupun pedagang. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pedagang memilih berjualan di luar area pasar atau di pinggir jalan dengan alasan keamanan. Alhasil, jalan menjadi sempit dan rawan terjadi kecelakaan. "Itulah mengapa, perbaikan pasar harus dilakukan. Dan sesuai rencana, pasar Bukur nanti berukuran seluas 8x25 meter, dengan model los seperti pasar modern. Sumber anggarannya dari Dana Desa (DD) tahun 2017," kat...

Kekayaan S umber D aya A lam  yang ada di Desa Bukur amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang menghubungkan antar Kecamatan dan Kabupaten yait u Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.      Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes a setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Bukur Nomor 3 Tahun 201 5 bahwa Sumber Pendapatan Desa : 1.       Sumber Pendapatan Desa a.          Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan   partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; b.          Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten seba...

          Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.              ...